JAKARTA – Sumedang kembali mencatatkan langkah strategis di tingkat nasional. Kabupaten ini resmi masuk dalam jajaran 100 lokasi pertama penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Indonesia, program unggulan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menghadirkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu secara lebih inklusif.
Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) antara Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Iful) yang berlangsung di Gedung Graha Aneka Bhakti Kemensos RI, Jakarta, Rabu (10/7/2025).
Penandatanganan ini menjadi bagian dari agenda nasional yang dihadiri oleh 43 instansi pemerintah daerah dan tiga universitas lainnya sebagai mitra pelaksana program Sekolah Rakyat.
Komitmen Serius untuk Pendidikan Alternatif
Bupati Dony mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Sumedang.
“Alhamdulillah Sumedang masuk dalam 100 besar Sekolah Rakyat pertama. Mulai akhir Juli ini kita sudah siap menjalankan proses belajar mengajar dengan 150 siswa yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Sebagai langkah awal, Sumedang telah menyediakan fasilitas Sekolah Rakyat Rintisan di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertran Sumedang yang kini disulap menjadi ruang belajar inklusif untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menteri Sosial: Sumedang Salah Satu Titik Prioritas
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Iful) menjelaskan bahwa kerja sama ini penting untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki aset Kemensos.
“Titik Sekolah Rakyat Rintisan ini tersebar di 44 provinsi dan 3 universitas. Kalau lahannya milik Kemensos tidak perlu MoU, tapi jika milik pemda atau lembaga seperti di Sumedang, kita butuh komitmen bersama,” jelasnya.
Menurutnya, seluruh Kepala Sekolah dan guru untuk 100 titik pertama telah melalui proses seleksi. Dari 100 lokasi tersebut, sebanyak 63 titik siap memulai pembelajaran per 14 Juli 2025, dan sisanya 37 titik di akhir bulan Juli.
Misi: Pendidikan Berkeadilan
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata pemerintah dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Dengan pendekatan yang fleksibel, praktis, dan berbasis karakter, program ini juga menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi masa depan.
“Arahan dari Pak Menteri jelas: jangan hanya bangun fisik, tapi kawal sampai berjalan baik. Ini misi pendidikan berkeadilan yang harus dikawal semua pihak,” ujar Bupati Dony.
