Sumedang, 30 September 2025 – DPRD Kabupaten Sumedang bareng Pemkab Sumedang resmi “deal” menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Momen penting ini berlangsung di Rapat Paripurna DPRD, Selasa (30/9/2025) malam, dengan suasana penuh khidmat tapi tetap vibes kolaborasi.
Acara dipimpin langsung Ketua DPRD Sumedang, Sidik Jafar, S.E., dan dihadiri Bupati Sumedang, Forkopimda, Sekda, perangkat daerah, anggota DPRD, plus tamu undangan.
Fondasi APBD 2026 📊
Kenapa KUA-PPAS penting banget? Karena ini jadi “blueprint” penyusunan APBD 2026. Dari dokumen inilah arah pembangunan ditentukan, termasuk anggaran buat kebutuhan masyarakat.
Sebelum teken nota, DPRD udah beresin hasil penyempurnaan Renja 2026 via Badan Musyawarah. Isinya nggak main-main, mulai dari sosialisasi Perda sampai penguatan pengawasan kode etik DPRD.
Anggaran: Pendapatan Turun, Belanja Tetap Fokus 🎯
Laporan anggota Banggar DPRD, Asep Ronny Hidayat, nyebutin kalau pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp2,7 triliun. Sayangnya, angka ini turun dibanding tahun sebelumnya gara-gara alokasi transfer pusat berkurang.
Tapi jangan khawatir, belanja daerah tetap Rp2,75 triliun. Fokusnya:
- Pendidikan 🎓
- Kesehatan ❤️
- Infrastruktur dasar 🛣️
- Pelayanan publik 🏢
Meski pendapatan turun, DPRD dan Pemkab Sumedang tegas: pembangunan dan pelayanan buat rakyat tetap jalan.
Apresiasi Ketua DPRD 🙌
Ketua DPRD, Sidik Jafar, kasih big respect buat semua pihak yang udah kerja keras bahas dokumen anggaran.
“Alhamdulillah, kesepakatan KUA-PPAS 2026 bisa kita tandatangani. Ini fondasi penting untuk APBD yang pro rakyat,” katanya.
Menurutnya, deal ini jadi bukti kalau legislatif dan eksekutif lagi kompak banget jaga keberpihakan anggaran ke masyarakat.
Pesan Bupati Sumedang 👏
Bupati Sumedang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi DPRD dan Pemkab. Kesepakatan ini dianggap sebagai bukti kolaborasi yang solid demi Sumedang yang lebih maju.
Arah kebijakan pembangunan 2026 bakal fokus ke:
- Upgrade kualitas pendidikan & kesehatan 📈
- Penyediaan infrastruktur merata ⚡
- Layanan publik transparan & akuntabel ✅
Tantangan & Harapan 🔮
Turunnya pendapatan dari pusat jelas jadi tantangan, tapi Pemkab dan DPRD optimis bisa jawab dengan kebijakan fiskal kreatif. Kuncinya: efisiensi, transparansi, dan anggaran yang tepat sasaran.
Dengan sinergi dua lembaga ini, harapannya fiskal tetap stabil, masyarakat tetap terlayani, dan pembangunan nggak mandek.
