hallosumedang – Akses pelayanan publik di Jatinangor jadi perhatian serius para wakil rakyat. Pada Kamis (13/02/2025), rombongan Anggota DPRD Sumedang yang dipimpin oleh Herman Habibullah (Komisi II) bareng tim Dapil 5—termasuk Asep Kurnia, Lady Puspita, Cucu Perawati, Iwan Nugraha, dan Ricky Kadarsyah—ngadain inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Sabusu Jatinangor.
Tujuan utamanya jelas: mau cross-check langsung apa iya pelayanan buat warga sudah se-oke yang dilaporkan, atau malah masih banyak hambatan.
Adminduk Masih Terbatas, Warga Kesulitan
Hasil sidak menunjukkan kalau sektor Administrasi Kependudukan (Adminduk) masih jadi PR besar. Herman Habibullah menyoroti kalau urusan bikin KTP-el, Kartu Keluarga (KK), sampai akta kelahiran di MPP Mini ini belum bisa gaspol alias masih sangat terbatas kuotanya.
“Pelayanan di MPP Mini ini memang sudah berjalan, namun masih terbatas, terutama untuk administrasi kependudukan. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini sangat tinggi,” ujar Herman.
Keterbatasan ini bikin warga Jatinangor dan sekitarnya seringkali nggak kebagian kuota, padahal Adminduk itu kebutuhan yang sifatnya vital dan urgent.
Layanan BPJS dan Disnaker “Cuma Lewat”
Nggak cuma soal KTP, DPRD juga mencermati jadwal operasional instansi lain seperti BPJS Kesehatan dan Disnakertrans. Ternyata, layanan tersebut nggak buka setiap hari alias cuma ada di hari-hari tertentu saja. Pola kerja begini dianggap kurang efektif karena warga nggak bisa datang kapan saja saat mereka butuh layanan cepat.
Menurut para anggota dewan, sistem operasional yang “setengah-setengah” ini malah bikin masyarakat bingung dan harus menyesuaikan jadwal yang ribet.
DPRD Janji Dorong Perbaikan Fasilitas
Herman menegaskan kalau DPRD Sumedang nggak bakal tinggal diam. Mereka berkomitmen buat mendorong Pemkab Sumedang supaya segera meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di Sabusu. Targetnya, warga Jatinangor, Cimanggung, dan sekitarnya nggak perlu lagi jauh-jauh ke pusat kabupaten (Pusat Pemerintahan Sumedang) cuma buat urus surat-surat.
“Kami akan berupaya agar fasilitas dan sumber daya di MPP Mini ini diperbaiki serta ditambah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih optimal,” tegas Herman.
Kesimpulan: Butuh Upgrade Sistem Segera
Sidak ini jadi pengingat kalau MPP Mini Jatinangor harus segera upgrade sistem dan fasilitas. Sebagai kawasan dengan populasi padat dan aktivitas ekonomi tinggi, Jatinangor butuh pusat layanan yang responsif dan punya kapasitas besar. Komitmen DPRD Sumedang buat mengawal isu ini jadi angin segar buat warga yang pengen urusan administratifnya makin simpel dan anti-ribet.
