hallosumedang – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Dony dan Wakil Bupati Fajar, Pemerintah Kabupaten Sumedang membeberkan evaluasi kinerja yang fokus ke pembenahan birokrasi, percepatan layanan publik, dan penguatan sinergi lintas lembaga.
Evaluasi ini disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang sudah berjalan, sekaligus gambaran arah kerja ke depan.
Bupati menekankan bahwa kemajuan yang mulai terasa di lapangan bukan hasil kerja satu figur. Semua elemen ikut terlibat, mulai dari jajaran ASN hingga lintas sektor.
“Ini kerja bersama, kerja keroyokan semua pihak,” ujarnya pada momen Rembug Sumedang, Jumat (20/2/2026).
Pola kerja bareng ini dipakai biar program pemda tidak jalan sendiri-sendiri dan hasilnya bisa lebih cepat kerasa di masyarakat.
Dalam setahun terakhir, pemda mencatat adanya sejumlah penghargaan dan pengakuan kinerja. Meski bukan tujuan utama, apresiasi itu dianggap jadi indikator awal bahwa reformasi birokrasi dan perbaikan layanan publik mulai nunjukin hasil. Di sisi lain, pemda juga ngebut digitalisasi layanan supaya urusan warga makin simpel dan nggak ribet.
Koordinasi antar perangkat daerah terus dipacu biar respons pemerintah ke kebutuhan publik makin sigap.
“Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Pemerintah harus hadir tanpa mempersulit,” katanya.
Upaya lain yang ikut digenjot ialah penguatan sinergi dengan instansi vertikal dan Forkopimda. Kerja bareng lintas lembaga dinilai berperan besar dalam jaga stabilitas daerah, termasuk buat ngurangin potensi gangguan sosial dan ngebut program pembangunan strategis.
Dengan koordinasi yang rapi, pemda berharap hambatan di lapangan bisa ditekan sejak awal dan target pembangunan bisa kejar sesuai rencana.
Bupati juga menegaskan pemerintah daerah nggak anti kritik. Masukan warga lewat berbagai saluran, termasuk media sosial, dianggap penting sebagai pengingat supaya birokrasi tetap kerja dengan hati-hati dan nggak lengah.
“Kritik dan saran dari masyarakat adalah energi positif bagi kami. Itu alarm supaya pemerintah tidak lengah,” tegasnya.
Menurutnya, suara publik justru bantu pemerintah ngaca dan ngebenerin hal-hal yang masih kurang.
Arahan khusus juga ditujukan ke jajaran ASN di lingkungan Pemkab Sumedang. Bupati minta aparatur punya budaya kerja terbuka dan nggak defensif saat dapat evaluasi publik.
“Saya minta ASN jangan baper. Kalau dikritik, jadikan bahan introspeksi. Selama kritik itu untuk kebaikan masyarakat, kita harus menerimanya dengan lapang dada,” katanya.
Sikap ini dinilai penting biar perbaikan layanan nggak mentok di ego sektoral.
Meski beberapa progres mulai kelihatan, pemda mengakui pekerjaan rumah masih banyak. Pembenahan birokrasi butuh konsistensi, digitalisasi layanan perlu terus dirawat, dan kualitas koordinasi lintas sektor harus dijaga biar nggak kendor di tengah jalan.
Pemerintah menilai, tantangan terbesar ke depan ialah menjaga ritme kerja tetap stabil di tengah tuntutan publik yang makin tinggi.
Di tahun berikutnya, pemda menargetkan penguatan layanan publik yang lebih responsif dan transparan, serta peningkatan kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah.
Pola kerja kolaboratif yang sudah berjalan bakal terus dilanjutkan, dibarengi komitmen buat tetap buka ruang kritik. Dengan begitu, evaluasi setahun kepemimpinan Dony–Fajar di Sumedang diharapkan jadi pijakan buat kerja yang lebih rapi, lebih cepat, dan lebih nyampe ke kebutuhan warga.
