hallosumedang – Program DBHCHT Sumedang lagi jadi sorotan karena mulai diarahkan bukan cuma buat bantuan sosial, tapi juga dorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang lewat Disnakertrans serius banget ngegas program ini supaya manfaatnya makin luas dan terasa langsung.
Selama ini, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) memang identik sama perlindungan sosial, terutama buat petani tembakau dan buruh tani. Tapi sekarang, arahnya mulai di-upgrade. Nggak cuma kasih bantuan, tapi juga bikin masyarakat bisa berdiri sendiri secara ekonomi.
Langkah ini ditegaskan langsung oleh Kepala Disnakertrans Sumedang, Taufik Hidayat Slamet, saat memimpin rapat evaluasi program DBHCHT di Balai Latihan Kerja (BLK) Sumedang. Rapat ini jadi titik awal buat ngecek apakah program yang jalan selama ini sudah efektif atau masih perlu dibenahi.
Menurut Taufik, evaluasi ini penting banget, apalagi untuk persiapan penyaluran anggaran tahun 2026. Jadi bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar jadi bahan buat nentuin arah kebijakan ke depan. Targetnya jelas: program harus tepat sasaran dan berdampak nyata.
Selama ini, bantuan sosial memang penting, apalagi buat kelompok rentan. Tapi kalau hanya berhenti di situ, dampaknya cenderung jangka pendek. Nah, di sinilah Disnakertrans mulai ubah strategi. Program DBHCHT bakal didorong supaya punya efek jangka panjang, terutama dalam hal peningkatan ekonomi warga.
Salah satu cara yang ditempuh adalah membuka akses pelatihan kerja bagi para penerima manfaat. Jadi, mereka nggak cuma menerima bantuan, tapi juga punya kesempatan buat upgrade skill. Ini penting banget, apalagi di era sekarang di mana skill jadi kunci buat bertahan dan berkembang.
Pelatihan kerja yang disediakan juga nggak asal-asalan. Disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal. Harapannya, setelah ikut pelatihan, peserta bisa langsung apply ilmunya, entah itu buat kerja atau bahkan buka usaha sendiri.
“Bantuan ini diharapkan tidak berhenti pada santunan saja, tetapi bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri, termasuk memulai usaha baru. Melalui evaluasi ini, diharapkan implementasi program DBHCHT bisa lebih tepat sasaran, dan mampu memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan di Kabupaten Sumedang,” kata Taufik.
Dari pernyataan itu, kelihatan jelas kalau mindset programnya lagi diubah. Dari yang awalnya sekadar “ngasih”, sekarang jadi “ngembangin”. Ini langkah yang cukup progresif dan relevan dengan kondisi saat ini.
Selain itu, pendekatan ini juga bisa bantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Karena pada akhirnya, tujuan utamanya adalah bikin masyarakat mandiri, bukan terus-terusan bergantung.
Menariknya, program DBHCHT ini juga punya potensi besar buat ngangkat ekonomi lokal. Kalau banyak masyarakat yang mulai punya usaha sendiri, otomatis perputaran ekonomi di daerah juga ikut naik. Dampaknya bisa ke mana-mana, mulai dari penyerapan tenaga kerja sampai peningkatan daya beli.
Tentu aja, semua ini butuh proses. Nggak bisa instan. Tapi dengan evaluasi rutin dan strategi yang tepat, peluang buat sukses cukup besar. Kuncinya ada di konsistensi dan pengawasan yang ketat.
Disnakertrans juga harus terus memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menyentuh yang membutuhkan. Jangan sampai ada yang salah sasaran atau malah nggak tepat guna. Karena kalau itu terjadi, tujuan besar program bisa meleset.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga penting. Program sebaik apapun nggak bakal maksimal kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Jadi, warga juga harus aktif dan terbuka buat ikut pelatihan atau peluang yang ada.
Dengan arah baru ini, DBHCHT Sumedang punya potensi jadi contoh program yang nggak cuma bantu, tapi juga memberdayakan. Kalau berhasil, bukan nggak mungkin model ini bisa diterapkan di daerah lain.
Di akhir, optimasi program DBHCHT Sumedang ini jadi langkah penting buat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. Nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah.
