hallosumedang – Pemasangan reklame di ruang publik kini jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumedang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Satpol PP turun langsung melakukan pendataan sekaligus penertiban reklame di tiga kecamatan.
Operasi gabungan ini menyasar wilayah Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Cimalaka. Petugas memeriksa sejumlah media promosi yang terpasang untuk memastikan semuanya sesuai aturan.
Langkah ini bukan cuma soal menertibkan tampilan kota. Pemerintah juga ingin memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak reklame sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih optimal.
Bukan Asal Pasang, Reklame Harus Taat Aturan
Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Sumedang, Dwi Kiki Meilani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawasi kepatuhan penyelenggara reklame sekaligus menata ruang publik.
Menurutnya, pajak reklame merupakan salah satu sumber PAD yang perlu terus diawasi agar penerimaannya dapat dioptimalkan.
“Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kepatuhan penyelenggara reklame perlu terus diawasi agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan,” ujarnya.
Artinya, pelaku usaha yang memasang media promosi di ruang publik perlu memperhatikan kewajiban perpajakan dan ketentuan pemasangannya.
Baliho Parpol hingga Spanduk Instansi Ikut Ditertibkan
Dalam operasi tersebut, petugas tidak hanya memeriksa reklame komersial. Baliho partai politik dan spanduk milik instansi vertikal yang dipasang tidak sesuai lokasi maupun peruntukannya juga menjadi sasaran penertiban.
Bapenda menjelaskan, pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan media promosi untuk kepentingan komersial. Bentuknya bisa berupa gambar, tulisan, benda, alat, maupun media lainnya yang ditempatkan di ruang publik.
Karena itu, penataan reklame perlu memperhatikan dua hal sekaligus: kepatuhan terhadap aturan pajak dan ketertiban lokasi pemasangan.
Targetnya PAD Optimal, Ruang Publik Lebih Tertata
Melalui operasi gabungan ini, Bapenda dan Satpol PP berharap kesadaran pelaku usaha serta pihak lain yang memasang media luar ruang semakin meningkat.
Jika pemasangan reklame dilakukan sesuai ketentuan, ruang publik diharapkan menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
Pada akhirnya, penataan reklame bukan hanya urusan estetika kota. Kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola pendapatan daerah.












