Sumedang, 23 Januari 2025 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumedang yang berlangsung di Ruang Rapat Cakrabuana Setda pada Kamis (23/1/2025).
Rapat tersebut berfokus pada tindak lanjut terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan efisiensi anggaran, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Salah satu poin utama yang dibahas adalah regulasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Dalam Rapim ini, kita membahas beberapa hal, termasuk kebijakan Presiden Prabowo yang mengharuskan efisiensi anggaran. Penghematan meliputi perjalanan dinas, studi banding, hingga kegiatan seremonial yang perlu diminimalkan,” jelas Tuti.
Inpres yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 ini mengatur berbagai aspek penghematan, seperti dana bagi hasil dari pusat ke daerah serta pengurangan komponen belanja. Tuti menyatakan bahwa Kabupaten Sumedang telah memulai langkah rasionalisasi di beberapa aspek belanja untuk menyesuaikan dengan instruksi tersebut.
“Belanja perjalanan dinas, misalnya, dikurangi hingga 50%. Selain itu, kepala daerah diminta untuk membatasi honorarium dengan mengatur jumlah tim dan besaran honor yang diberikan,” tambahnya.
Tuti juga menyoroti pengurangan belanja kegiatan yang sifatnya seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis untuk memenuhi efisiensi anggaran.
Selain pembahasan mengenai efisiensi anggaran, Rapim juga membahas prioritas kegiatan untuk tahun 2025 yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Tuti menyebutkan bahwa Quick Win 100 Hari Bupati terpilih juga menjadi salah satu fokus diskusi.
“Kita juga menyoroti prioritas Asta Cita Presiden Prabowo serta Quick Win Seratus Hari Bupati terpilih. Oleh karena itu, setiap SKPD harus segera menyusun agenda dan program kerja sesuai arahan,” pungkas Tuti.
Rapat ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat diimplementasikan secara optimal demi mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
