Sumedang, 8 Juli 2025 – Di tengah irama timpang harga tembakau Sumedang, angin segar datang dari arah dana pajak rokok. UPTD Agrobisnis Tembakau Kabupaten Sumedang kini memanfaatkan alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 2025 untuk menopang petani melalui bantuan sarana produksi (Saprodi) bukan sekadar janji, tapi nyata di lapangan.
“Kami salurkan pupuk, pestisida, rumah pengering, dan bangun jalan usaha tani untuk 40 kelompok tani,” ujar Dadi Runadi, Kepala UPTD, saat penyerahan bantuan di Tanjungsari dan Sukasari.
Berdaya di Tengah Krisis
Program ini bukan program seremonial. Dengan anggaran DBHCHT dari provinsi dan kabupaten, UPTD memfokuskan satu-dua langkah untuk meningkatkan kualitas panen: distribusi tepat waktu, pengeringan efisien, dan akses modal untuk perbaikan usaha tani. Dua desa Kadakajaya dan Genteng menjadi pionir pilot project ini.
Sinergi Dua Sisi Dana
Dua sumber dana DBHCHT Provinsi dan Kabupaten difungsikan secara bijak: provinsi untuk kebutuhan langsung seperti pupuk dan pestisida, kabupaten untuk infrastruktur seperti jalan tani dan fasilitas pengering. “Kami tata agar setiap rupiah DBHCHT berbalik nyata ke petani,” jelas Dadi.
Kolaborasi Berkelanjutan
Program ini menunjukkan ujung tombak sinergi: petani, kampus, dinas pemerintah, dan pemasok lokal. Bukan hanya soal produksi, tetapi juga budidaya yang dikelola holistik dari benih hingga kualitas akhir daun tembakau.
Mimpi Tanjungsari-Sukasari: Tembakau Berdaya
Dengan cakupan lebih dari 440 hektare lahan, dua kecamatan ini kini bukan hanya sentra luas, tapi juga menjadi pusat inovasi tembakau. Jika berhasil, Sumedang dapat menjadi model pemanfaatan pajak rokok dalam memperkuat sektor pertanian sebuah perlawanan bijak untuk saat krisis melanda.
