SUMEDANG – Daerah yang dulu dikenal sebagai “Kota Tahu” kini mulai bersolek menjadi salah satu pusat investasi baru di Jawa Barat. Hal itu terkonfirmasi lewat kunjungan kerja Tim Panja Komisi II DPR RI ke Kantor BPN Sumedang, Jumat (11/7/2025), dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda masa sidang IV Tahun 2024/2025, yang difokuskan untuk mengevaluasi pengelolaan tanah oleh pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kontribusi PNBP nasional.
Ketua Tim Panja, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPR RI dalam menjamin tata kelola pertanahan yang efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Setelah Sumedang, kami juga akan melanjutkan pengawasan ke Bandung dan Jatinangor, termasuk ke IPDN. Tujuannya jelas: memastikan pertanahan dikelola akuntabel dan berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Sambutan hangat diberikan oleh Sekretaris Daerah Sumedang, H. Tuti Ruswati, yang menyebut bahwa sinergi pusat-daerah sangat krusial dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan sekaligus memperkuat penerimaan negara.
Sementara itu, Kepala Kantah Sumedang Toni Seto Soekemi menyampaikan fakta menarik: permintaan terhadap aset lahan di Sumedang meningkat signifikan.
“Tanah di Sumedang kini jadi rebutan. Ini menunjukkan bahwa daerah kita sedang naik daun sebagai wilayah strategis investasi dan pembangunan,” ujar Toni.
Sebagai bukti, Kantah Sumedang baru saja menyelesaikan sertifikasi lahan seluas 10 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan MAN Insan Cendekia Sumedang, proyek pendidikan unggulan yang digadang-gadang bakal jadi magnet baru di sektor pendidikan nasional.
Sumedang kini tak hanya sekadar penyangga Bandung, tapi mulai naik kelas menjadi daerah yang dipandang serius oleh pusat dalam hal pertanahan, ekonomi, dan investasi.
