Sumedang, 16 Juli 2025 – Upaya peningkatan tata kelola dokumentasi hukum terus digencarkan. Kali ini, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang guna memantau langsung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi serta menyelaraskan standar pengelolaan informasi hukum di tingkat daerah. Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kelengkapan dan ketepatan konten hukum, integrasi sistem informasi berbasis digital, hingga kualitas penyajian dokumen peraturan daerah.
Tak hanya sekadar evaluasi teknis, diskusi yang berlangsung juga membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, penyusunan metadata produk hukum daerah, serta penguatan peran JDIH sebagai sumber informasi hukum yang kredibel dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan adanya monitoring ini, diharapkan DPRD Kabupaten Sumedang semakin adaptif dan proaktif dalam menyediakan dokumentasi hukum yang mutakhir, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini selaras dengan semangat JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) dalam membangun ekosistem informasi hukum yang transparan dan terintegrasi secara nasional.
