Sumedang, 17 Agustus 2025 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang menggelar Apel Kesiapsiagaan menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Apel yang berlangsung pada Sabtu (17/8/2025) itu menjadi ajang untuk memastikan kesiapan armada, peralatan, dan personel dalam menghadapi ancaman bencana.
Apel dipimpin oleh Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, yang sebelumnya bertugas sebagai Inspektur Upacara dalam penurunan bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 RI. Usai apel, ia melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan operasional dan perlengkapan penanggulangan bencana milik BPBD.
Pemeriksaan Armada dan Peralatan
Dalam kegiatan tersebut, BPBD menampilkan beragam kendaraan dan peralatan penanganan darurat. Armada yang disiapkan tidak hanya mencakup kendaraan operasional untuk pemadaman, tetapi juga unit penunjang seperti mobil dapur umum yang berfungsi menyediakan makanan siap saji saat terjadi bencana.
Selain kendaraan, BPBD turut menyiapkan peralatan teknis antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pompa air, selang pemadam, kapak, hingga gergaji mesin. Seluruh peralatan ditinjau secara detail untuk memastikan fungsinya dalam kondisi optimal.
“BPBD memiliki peran strategis dalam keberlangsungan operasi tanggap darurat di lapangan. Dengan kombinasi berbagai jenis armada tersebut, BPBD dapat bergerak cepat, efektif, dan terkoordinasi dalam menghadapi setiap potensi bencana,” kata Wakil Bupati Fajar Aldila.
Ukur Kekuatan Daerah Hadapi Bencana
Apel kesiapsiagaan ini, menurut penyelenggara, bertujuan untuk mengukur sejauh mana kekuatan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya Karhutla yang kerap terjadi di musim kemarau. Dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki, BPBD berharap dapat memastikan sistem penanggulangan bencana berjalan sesuai rencana.
Kesiapan kendaraan dan peralatan, menurut Wabup, tidak hanya sekadar faktor teknis, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. “Kesiapan kendaraan operasional bukan hanya penunjang teknis, tetapi juga bentuk nyata komitmen BPBD dalam melindungi masyarakat,” ujarnya.
Fokus pada Mitigasi dan Dukungan Lapangan
Selain aspek operasional, Wabup Fajar menekankan pentingnya mitigasi bencana yang dilakukan secara berkesinambungan. Ia menyebut, selain pemadaman, dukungan logistik di lapangan juga menjadi prioritas.
“Selain kebutuhan air dan bahan bakar, aspek pangan juga menjadi perhatian utama. Mobil dapur umum hadir sebagai solusi penyedia makanan siap saji dalam situasi darurat,” jelasnya.
Apel ini juga menjadi kesempatan bagi jajaran BPBD untuk mengevaluasi kesiapan personel. Hal ini dilakukan agar penanganan bencana dapat berjalan dengan koordinasi yang baik, terutama jika melibatkan instansi terkait seperti Damkar, TNI, Polri, maupun relawan kebencanaan.
Siap Siaga 24 Jam
Wakil Bupati Sumedang menegaskan bahwa BPBD, Damkar, dan instansi terkait lainnya selalu siaga penuh dalam menghadapi bencana. “Alhamdulillah saya melihat kesiapsiagaan bencana dari BPBD, Damkar, dan lain-lain. BPBD Sumedang siap siaga 24 jam dalam menanggapi bencana. Mitigasi bencana juga terus kami lakukan,” tegas Fajar.
Dengan kesiapan ini, pemerintah berharap potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumedang dapat diantisipasi secara cepat dan tepat. Koordinasi lintas sektor juga disebut menjadi faktor penentu dalam keberhasilan operasi tanggap darurat.
Komitmen Jangka Panjang
Kegiatan apel kesiapsiagaan ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan prioritas daerah. Dengan melibatkan semua potensi, mulai dari kendaraan, peralatan, personel, hingga sistem logistik, Sumedang berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakatnya.
Apel yang dilaksanakan tepat setelah peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 ini juga membawa pesan simbolis: semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam kesiapsiagaan melindungi rakyat dari ancaman bencana.
Dengan kesiapan yang ditunjukkan, Kabupaten Sumedang menegaskan tekad untuk selalu siaga menghadapi potensi bencana, menjaga keselamatan masyarakat, dan memastikan pembangunan daerah tidak terganggu oleh ancaman bencana alam.
