Guys, Satpol PP Kabupaten Sumedang udah siap full power ngelawan peredaran Rokok Ilegal Sumedang di tahun 2025! Kepala Bidang Ketertiban Umum (Kabid Tibum), Dadi Kusnadi, ngasih clue kalau Satpol PP bakal dapet alokasi anggaran Rp2,15 Miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Cuan ini bakal dipakai buat nge-support kegiatan penegakan hukum rokok ilegal.
Dadi jelasin kalau tahapan pengawasan mereka tuh sistematis:
- Pengumpulan Informasi (Puldata): Petugas nyamar ke warung/toko di kota sampai pelosok desa buat mastikan ada nggak Rokok Ilegal Sumedang yang dijual, lalu dibeli sebagai barang bukti awal.
- Operasi Bersama: Setelah bukti ngumpul, Satpol PP kolaborasi sama Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan Subdenpom buat nindak. FYI, penindakan langsung tetap kewenangan Bea Cukai!“Kolaborasi ini diperlukan agar tim kuat dan tidak ada hal yang mengganggu proses operasi bersama,” ujar Dadi.
- Operasi Pasar: Ini fokus ke edukasi ke pedagang soal aturan dan larangan jual rokok ilegal.
📈 Fenomena Unik: Pedesaan Jadi Market Utama!
Dadi nyebutin kalau peredaran Rokok Ilegal Sumedang makin masif dari waktu ke waktu, dan pedesaan adalah target utama!
Dari hasil analisis harga, ada fenomena unik: rokok ilegal di desa justru dijual lebih mahal dibanding di kota.
“Di perkotaan satu merek rokok ilegal rata-rata dijual Rp10 ribu. Tapi di pedesaan bisa mencapai Rp15 ribu hingga Rp16 ribu. Ketika harga naik, itu menandakan konsumennya meningkat,” jelasnya.
Ini nunjukin kalau permintaan Rokok Ilegal Sumedang di desa lebih tinggi, makanya peredarannya di sana lebih besar dan gampang naikin harga.
🤯 Hambatan Nggak Kaleng-Kaleng: Modus Sangat Kreatif
Di lapangan, Satpol PP ngadepin banyak kendala:
- Modus Kreatif Pedagang: Ada pedagang yang cuma jual satu jenis rokok ilegal di jam-jam tertentu (misal: 06.00–08.00). Di luar jam itu? Nggak dijual! Ini bikin petugas susah dapetin bukti.
- Pindah ke Online: Banyak pedagang udah pindah jualan ke platform online, otomatis pengawasan jadi jauh lebih sulit.
- Keterbatasan Kewenangan Penyitaan: Ini kendala terbesar!“Penyitaan hanya bisa dilakukan oleh Bea Cukai. Bahkan kepolisian pun tidak bisa melakukan penyitaan rokok ilegal,” tegas Dadi.
Kondisi ini bikin proses penindakan kurang efektif. Seringkali informasi udah dapet, tapi operasi bersama baru bisa dilakuin beberapa hari kemudian, akhirnya barang bukti udah keburu habis atau pindah.
Dampaknya? Penindakan belum signifikan karena operasi nggak bisa rutin. Meskipun begitu, sekitar 60% pedagang yang tertangkap dan dikenakan sanksi denda ngaku ngerasa dampaknya. Semoga dengan anggaran dan kolaborasi yang kuatin di 2025, penindakan Rokok Ilegal Sumedang bisa lebih nendang!
