hallosumedang – Kabupaten Sumedang lagi-lagi dapet validasi berkelas di level nasional. Kali ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus yang turun langsung kasih pujian pas jadi narasumber di acara Reform Corner Reformasi Birokrasi yang Berdampak Tahun 2025 di Gedung Negara, Jumat (19/12/2025). Menurut beliau, Sumedang sukses jadi kiblat buat Digitalisasi Pemerintah Sumedang yang nggak cuma soal gaya-gayaan, tapi beneran kasih solusi buat warga.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, nyebut kalau kehadiran Wamendagri ini adalah kehormatan besar. Reform Corner sendiri sebenernya agenda rutin tiap bulan buat nge-upgrade kapasitas ASN di Sumedang. “Pemda Sumedang secara rutin setiap bulan menyelenggarakan Reform Corner atau Pojok Reformasi. Ini merupakan ikhtiar kami untuk menyediakan ruang bagi ASN agar terus meningkatkan kompetensi, kapasitas, kemampuan problem solving, serta menghadirkan nilai-nilai pembangunan yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak,” katanya.
Reformasi Birokrasi: Gak Cuma Laporan Kertas Doang
Zaman sekarang, birokrasi yang cuma sibuk sama urusan administratif udah kuno banget. Bupati Dony tegas bilang kalau reformasi birokrasi itu harus bertransformasi total biar manfaatnya kerasa nyata di masyarakat. Fokusnya bukan lagi cuma sekadar patuh aturan, tapi gimana caranya masalah rakyat kelar dan anggaran terserap dengan bener buat hal yang berguna.
“Reformasi harus jelas output-nya, outcome-nya, benefit-nya, dan impact-nya. Anggaran terserap berarti masalah selesai, pekerjaan tuntas, dan rakyat terpuaskan, bukan berhenti pada laporan administratif,” kata Bupati. Salah satu senjata andalan buat mewujudkan hal ini adalah lewat integrasi sistem pemerintahan digital ke platform WhatsApp lewat layanan WA KEPO. Lewat fitur ini, Digitalisasi Pemerintah Sumedang jadi makin transparan dan akuntabel karena rakyat bisa akses info dengan gampang.
Sumedang Siap Jadi “Guru” Buat Daerah Lain
Wamendagri Akhmad Wiyagus bener-bener terpukau sama langkah inovatif Sumedang. Beliau nggak ragu nyebut daerah ini sebagai pionir atau pemimpin di bidang tata kelola pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, berani buka-bukaan soal kinerja dan anggaran ke publik itu butuh mental pemimpin yang kuat banget.
“Apa yang disampaikan Pak Bupati terkait transparansi tata kelola pemerintahan merupakan tantangan besar bagi seorang pemimpin. Dibutuhkan komitmen kuat untuk berani membuka kinerja, termasuk pengelolaan anggaran, kepada publik,” katanya. Saking kerennya, Kemendagri berencana buat ngajak kepala daerah dari wilayah Kalimantan sampai Sulawesi buat studi banding ke Sumedang biar mereka bisa liat langsung praktik digitalisasi yang bener-bener transparan itu kayak gimana.
Pondasi Utama Menuju Indonesia Emas 2025
Reformasi birokrasi itu sebenernya bukan beban, tapi kebutuhan mendesak buat daerah. Arah kebijakan di daerah harus sinkron sama program pusat, termasuk Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2025. Dengan birokrasi yang bersih dan efektif, pelayanan publik otomatis bakal naik level ke arah yang lebih optimal.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar beban administrasi, tetapi kebutuhan daerah. Dalam regulasi Kemendagri, daerah juga diwajibkan melaporkan capaian reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari evaluasi kinerja pembangunan, agar setiap kebijakan tidak hanya direncanakan secara administratif, tetapi juga didukung pendanaan yang kuat demi pelayanan publik yang optimal,” katanya. Dengan segala pencapaian ini, Digitalisasi Pemerintah Sumedang diharapkan terus konsisten jadi inspirasi nasional dalam menciptakan pemerintahan yang hadir pas rakyat lagi butuh.
