hallosumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang lagi-lagi pamer aksi nyata soal urusan keterbukaan informasi. Nggak cuma sekadar laporan formal, Pemkab Sumedang tegas banget soal komitmen akuntabilitas anggaran daerah. Hal ini disampaikan langsung dalam Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar di Ruang Resepsi Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung, pada Jumat (9/1/2026).
Rapat hearing yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat ini dihadiri para petinggi daerah. Dari pihak Sumedang, hadir jajaran penting seperti Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, hingga Inspektur untuk mendampingi wakil kepala daerah.
Mewakili Bupati Sumedang, Wakil Bupati M. Fajar Aldila turun tangan langsung buat jelasin kondisi keuangan daerah, terutama soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Fajar menegaskan kalau Sumedang sudah satu langkah di depan soal keterbukaan informasi anggaran dibanding daerah lain.
APBD Sumedang: Semua Bisa Lihat, No Secret!
Dalam forum tersebut, Fajar Aldila memaparkan kalau keterbukaan informasi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Pemkab Sumedang ingin masyarakat tahu ke mana perginya tiap rupiah uang rakyat.
“Alhamdulillah, hari ini kami mewakili Bapak Bupati Sumedang mengikuti rapat hearing bersama Pak Gubernur dan kepala daerah lainnya terkait SiLPA. Sesuai arahan Pak Gubernur, Bapak Bupati telah menginstruksikan agar transparansi anggaran benar-benar dibuka kepada publik,” ujar Fajar.
Langkah ini dilakukan lewat berbagai cara yang relevan sama gaya hidup digital sekarang. Pemkab Sumedang rajin mempublikasikan detail APBD lewat media sosial resmi. Mulai dari besaran total anggaran, nilai SiLPA, sampai pagu kegiatan yang bakal dieksekusi sepanjang Tahun Anggaran 2026, semuanya terpampang nyata.
WA Kepo: Cara Asik Cek Anggaran Daerah
Menariknya, Sumedang punya cara unik biar warga nggak kudet soal keuangan daerah. Tanpa perlu ribet cari dokumen fisik, masyarakat cukup modal smartphone buat akses data penting. Sebelum ada instruksi khusus dari provinsi pun, sistem ini ternyata sudah jalan.
“Bahkan jauh sebelum ada arahan dari Pak Gubernur, seluruh informasi anggaran Kabupaten Sumedang sudah bisa diakses masyarakat melalui aplikasi WA Kepo. Tinggal masuk ke comment center, masyarakat bisa melihat informasi anggaran apa saja yang ada di Kabupaten Sumedang,” jelasnya.
Inovasi WA Kepo ini jadi bukti kalau birokrasi di Sumedang sudah makin modern dan nggak kaku. Warga yang “kepo” soal proyek pembangunan atau sisa anggaran bisa langsung dapet info valid secara real-time. Ini bener-bener definisi transparansi yang sat set!
Kabar Baik Buat Pengguna Jalan: Perbaikan Infrastruktur Segera Dieksekusi
Selain bahas angka-angka di APBD, rapat ini juga bawa angin segar buat warga yang sering ngeluh soal jalanan. Koordinasi antara Pemkab Sumedang dan Pemprov Jabar membuahkan komitmen kuat soal pembangunan infrastruktur.
Fajar menyebutkan kalau Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan buat bantu dandanin beberapa ruas jalan strategis di Sumedang. Fokus utamanya adalah jalur-jalur yang memang masuk dalam kewenangan provinsi tapi krusial buat mobilitas warga.
“Alhamdulillah, provinsi insyaallah akan membantu perbaikan beberapa titik jalan, khususnya ruas-ruas yang menjadi kewenangan provinsi. Kami berharap proses eksekusinya bisa berjalan cepat, sehingga jalan yang mulus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumedang,” ungkapnya.
Langkah kolaboratif ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan yang mulus artinya akses logistik makin lancar dan mobilitas warga makin aman. Pemkab Sumedang optimis kalau tahun 2026 bakal jadi tahun yang produktif dengan dukungan anggaran yang transparan dan infrastruktur yang makin mantap.
