hallosumedang – DBHCHT Sumedang 2026 resmi turun cukup dalam. Dari sebelumnya Rp34,22 miliar di 2025, alokasinya menyusut jadi Rp15,1 miliar di 2026. Penurunan ini bikin banyak pihak waspada, tapi Pemkab Sumedang bilang arah kebijakan gak berubah.
Fokus utama tetap ke program yang dampaknya kerasa langsung ke warga, khususnya kelompok yang hidupnya nyambung sama sektor tembakau dan layanan publik dasar.
Meski dana mengecil, Pemkab Sumedang gak mau kualitas program ikut turun. Pemanfaatan DBHCHT Sumedang 2026 tetap diarahkan ke agenda strategis yang nyentuh kesejahteraan masyarakat. Target utamanya mencakup petani tembakau, buruh tani, dan pelaku usaha tembakau yang selama ini ikut nyumbang penerimaan cukai negara.
Selain sektor ekonomi rakyat, pos kesehatan dan penegakan hukum juga tetap kebagian porsi penting.
Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam Setda Sumedang, Denny Kuswaya, menjelaskan semua kegiatan DBHCHT Sumedang 2026 sudah masuk perencanaan program. Artinya, meski dananya turun, skema pelaksanaannya tetap rapi dan terstruktur lintas OPD.
“Program DBHCHT tahun ini akan dilaksanakan oleh delapan OPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Denny.
Delapan OPD yang terlibat mencakup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKMPP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Diskominfosanditik, Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD Umar Wirahadikusumah, serta Sekretariat Daerah.
Pembagian peran ini bikin program DBHCHT Sumedang 2026 gak numpuk di satu sektor doang, tapi nyebar ke area yang relevan sama kebutuhan warga.
Denny juga ngejelasin kalau pengalokasian DBHCHT Sumedang 2026 mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Di aturan itu, pembagian porsi sudah jelas.
Sebanyak 50 persen dialokasikan buat program kesejahteraan masyarakat, 40 persen ke sektor kesehatan, dan 10 persen buat penegakan hukum. Skema ini bikin arah penggunaan dana tetap terkontrol dan sesuai regulasi nasional.
Dengan porsi terbesar ke kesejahteraan, Pemkab Sumedang ngejar dampak langsung ke warga. Program pelatihan kerja lewat UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) jadi salah satu contoh. Pelatihan ini dirancang buat ningkatin skill dan daya saing tenaga kerja lokal, terutama kelompok yang terdampak dinamika sektor tembakau.
Harapannya, warga punya opsi penghasilan yang lebih luas, gak cuma bergantung ke satu sektor.
Selain program sosial-ekonomi, DBHCHT Sumedang 2026 juga menopang kegiatan penegakan hukum. Satpol PP kebagian peran buat berantas peredaran barang kena cukai ilegal.
Langkah ini penting karena peredaran rokok ilegal bisa ngerugiin negara dan ngerusak ekosistem usaha yang patuh aturan. Penindakan yang konsisten bantu jaga iklim usaha tetap fair sekaligus lindungi penerimaan negara.
“Walaupun anggarannya menurun, program tetap berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini jadi penegasan bahwa penurunan DBHCHT Sumedang 2026 gak bikin pemerintah daerah mundur dari komitmen awal. Program tetap jalan, cuma strategi pelaksanaannya harus makin efisien.
Menurut Denny, penurunan DBHCHT Sumedang 2026 bukan kasus tunggal. Kebijakan pusat berdampak ke banyak daerah penghasil tembakau. Hampir semua wilayah mengalami pemangkasan alokasi di kisaran 53 sampai 55 persen. Jadi, Sumedang bukan “sendirian” dalam situasi ini.
“Ini dampak kebijakan nasional, jadi hampir semua daerah penghasil juga merasakan hal yang sama,” pungkasnya.
Fakta ini bikin Pemkab Sumedang harus lebih kreatif ngeramu program. Dengan dana lebih kecil, setiap rupiah perlu diarahkan ke kegiatan yang paling kerasa manfaatnya. Fokus ke program inti, efisiensi belanja, dan kolaborasi lintas OPD jadi kunci.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Sumedang menegaskan komitmen buat jaga efektivitas DBHCHT Sumedang 2026.
Pemerintah daerah berusaha memastikan dana yang ada bener-bener nyampe ke kelompok sasaran, terutama petani tembakau, buruh tani, pelaku usaha, dan warga yang butuh layanan kesehatan.
Ke depan, transparansi dan monitoring jadi krusial. Publik tentu pengin tahu sejauh mana DBHCHT Sumedang 2026 beneran berdampak ke lapangan.
Dengan skema alokasi yang jelas, OPD yang terlibat, dan fokus ke kebutuhan inti, Pemkab Sumedang berharap penurunan anggaran gak otomatis nurunin kualitas layanan.
Di akhir hari, DBHCHT Sumedang tahun ini diharapkan tetap jadi penopang kesejahteraan warga meski nominalnya lebih tipis dari tahun sebelumnya.
BACA JUGA: DPRD Sumedang Tekankan Prioritas Jalan, Irigasi, Air Bersih
