hellosumedang – PBJT makanan minuman lagi jadi sorotan di Sumedang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang turun langsung ke lapangan buat ngasih pemahaman ke pelaku usaha di kawasan Asia Plaza. Langkah ini jadi bagian dari upaya dorong kepatuhan pajak di sektor kuliner yang selama ini punya kontribusi besar ke pendapatan asli daerah (PAD).
Lewat pendekatan langsung, Bapenda pengin para pengusaha paham aturan baru, bukan cuma sekadar bayar, tapi ngerti alurnya.Kegiatan sosialisasi PBJT makanan minuman ini dipimpin langsung Kepala Bapenda Sumedang, Neti Herawati, S.IP., M.E.
Ia datang bareng tim buat ngejelasin detail regulasi terbaru soal pajak barang dan jasa tertentu di sektor makanan dan minuman. Bapenda juga manfaatin momen ini buat bangun komunikasi yang lebih cair sama tenant dan pemilik usaha di Asia Plaza Sumedang.
Sosialisasi ini punya tujuan utama: ningkatin pemahaman pelaku usaha soal aturan PBJT makanan minuman yang lagi berlaku. Banyak pelaku UMKM dan tenant mall yang kadang kebingungan soal mekanisme pungut, lapor, sampai kewajiban administrasi.
Di forum ini, Bapenda ngejelasin alurnya step by step, biar pelaku usaha gak salah langkah dan bisa tertib pajak.
Selain bahas regulasi, Bapenda juga tekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Kolaborasi ini dianggap penting karena pembangunan daerah butuh dukungan banyak pihak, termasuk sektor usaha yang tiap hari berinteraksi langsung dengan konsumen.
“Kami ingin para pelaku usaha memahami secara utuh ketentuan PBJT yang berlaku, mulai dari mekanisme pemungutan, pelaporan, hingga kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi,” ujar Neti Herawati di sela-sela kegiatan, belum lama ini.
Menurut Neti, sektor makanan dan minuman bukan sekadar ramai pembeli, tapi juga jadi salah satu tulang punggung PAD Sumedang. Setiap transaksi yang tercatat dengan benar bakal berdampak ke kapasitas daerah buat ngebangun. Dari perbaikan fasilitas publik sampai peningkatan layanan dasar, semua butuh sokongan anggaran yang stabil.
Ia menekankan, kepatuhan pajak dari pelaku usaha punya efek domino ke banyak sektor. Ketika pajak terkumpul optimal, pemerintah daerah bisa lebih leluasa ngerancang program pembangunan. Dampaknya balik lagi ke warga dan pelaku usaha itu sendiri, karena infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik bakal ningkatin iklim usaha.
“Pajak yang dibayarkan oleh para pelaku usaha akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan layanan publik. Jadi, pajak ini bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi bersama untuk kemajuan Sumedang,” tegasnya.
Neti juga ngasih apresiasi ke para pengusaha di Asia Plaza Sumedang yang hadir dan aktif ikut sosialisasi. Respons positif ini nunjukin kalau pelaku usaha mulai sadar pentingnya literasi pajak. Di sesi diskusi, beberapa peserta nanya soal teknis pelaporan, waktu setor pajak, sampai potensi sanksi kalau telat atau salah lapor. Diskusi ini bikin suasana sosialisasi jadi lebih hidup dan relevan sama kebutuhan di lapangan.
Bapenda Sumedang melihat antusiasme ini sebagai modal awal buat bangun budaya patuh pajak yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik, risiko salah paham soal PBJT makanan minuman bisa ditekan. Pelaku usaha juga jadi lebih tenang karena ngerti kewajibannya dan tahu ke mana harus tanya kalau ada kendala.
Ia berharap, lewat kegiatan ini, tumbuh kesadaran kolektif buat jalanin kewajiban perpajakan secara tertib dan konsisten. Kepatuhan yang berkelanjutan dinilai lebih penting daripada sekadar patuh sesaat karena takut sanksi. Bapenda ingin bangun relasi yang sehat dengan pelaku usaha, di mana pajak dipahami sebagai bagian dari ekosistem usaha yang bertanggung jawab.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengusaha di Asia Plaza atas partisipasi dan kontribusinya. Sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mewujudkan Sumedang yang lebih maju,” kata Neti menandaskan.
Bapenda Sumedang berencana lanjutkan edukasi PBJT makanan minuman ke titik-titik usaha lain. Targetnya, makin banyak pelaku usaha yang paham aturan, makin kuat pula basis PAD daerah. Dengan komunikasi yang konsisten, Bapenda berharap relasi pemerintah daerah dan dunia usaha bisa makin solid. Di ujungnya, PBJT makanan minuman diharapkan bukan cuma jadi kewajiban administratif, tapi bagian dari gerakan bareng buat dorong Sumedang tumbuh lebih maju dan layanan publik makin oke.
