hallosumedang – Langkah serius kembali ditunjukkan pemerintah daerah. Bapenda Sumedang perkuat digitalisasi PAD 2026 lewat Forum Perangkat Daerah yang digelar pada 2 Maret 2026. Agenda ini bukan sekadar rapat tahunan, tapi jadi titik awal penyusunan rencana kerja yang lebih akuntabel, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Rohana, S.Sos., M.Si., memimpin langsung forum tersebut. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyamakan arah dan strategi, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Sumedang butuh sistem yang kuat agar kemandirian fiskal makin kokoh.
Forum ini jadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2026. Bapenda nggak mau kerja sendiri. Mereka ingin semua perangkat daerah bergerak dalam satu frekuensi. Sinergi lintas sektor dianggap krusial supaya target PAD tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Dalam forum tersebut, Rohana menegaskan bahwa optimalisasi potensi pendapatan daerah masuk daftar prioritas utama. Salah satu strategi kuncinya adalah percepatan digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi.
Digitalisasi bukan cuma soal ikut tren teknologi. Sistem berbasis digital membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi. Wajib pajak bisa mengakses layanan lebih mudah, sementara petugas dapat mengelola data dengan lebih cepat dan presisi.
Ketika sistem berjalan digital, proses administrasi jadi lebih ringkas. Risiko kesalahan pencatatan bisa ditekan. Data objek dan subjek pajak juga lebih terkontrol. Kondisi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.
Langkah Bapenda Sumedang perkuat digitalisasi PAD 2026 sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sistem manual yang lambat dan rawan human error mulai ditinggalkan. Era pelayanan serba cepat jadi target yang ingin dicapai.
Selain digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik juga jadi fokus besar. Bapenda ingin menghadirkan layanan yang responsif, cepat, dan ramah. Pendekatan ini penting karena kepatuhan pajak nggak hanya bergantung pada aturan, tapi juga pengalaman pelayanan yang dirasakan warga.
Kalau masyarakat merasa prosesnya mudah dan transparan, tingkat kepatuhan biasanya ikut naik. Kepercayaan publik juga tumbuh. Hubungan antara pemerintah dan warga jadi lebih sehat.
Bapenda memahami bahwa pajak daerah punya peran strategis dalam menopang anggaran pembangunan. PAD menjadi fondasi pembiayaan berbagai program prioritas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Karena itu, penguatan basis pendapatan daerah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Forum Perangkat Daerah 2026 juga menjadi momen evaluasi. Bapenda meninjau capaian sebelumnya untuk melihat apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperkuat strategi ke depan.
Perencanaan yang akuntabel dan inovatif diyakini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Target yang jelas membuat setiap langkah lebih terarah. Indikator kinerja yang terukur membantu memastikan program berjalan sesuai rencana.
Dengan pola kerja seperti ini, Bapenda ingin membangun sistem pengelolaan pendapatan yang modern dan adaptif. Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Perubahan regulasi, dinamika ekonomi, dan perkembangan teknologi menuntut respons cepat dari pemerintah daerah.
Menuju Sistem Pajak yang ModernMelalui sinergi lintas perangkat daerah dan penguatan digitalisasi, Bapenda Sumedang menargetkan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih profesional. Adaptif terhadap teknologi, responsif terhadap kebutuhan warga, dan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas.
Upaya Bapenda Sumedang perkuat digitalisasi PAD 2026 diharapkan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketika PAD tumbuh sehat, pemerintah daerah punya ruang fiskal lebih luas untuk menjalankan program prioritas.
Pada akhirnya, semua strategi ini bermuara pada satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang secara menyeluruh. Digitalisasi bukan tujuan akhir, tapi alat untuk memperkuat fondasi keuangan daerah dan memastikan pembangunan berjalan konsisten.
Dengan perencanaan matang, kolaborasi solid, dan sistem yang makin modern, Bapenda Sumedang perkuat digitalisasi PAD 2026 menjadi langkah konkret menuju tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Cetak Massal SPPT PBB-P2 2026 Resmi Dimulai
