hallosumedang – Tahun Sumedang 2026 bakal jadi momentum serius buat ngebut ekonomi daerah. Fokusnya jelas: infrastruktur dikuatin, investasi digas, dan konsep ekonomi hijau dijadiin pegangan. Arah ini bukan sekadar wacana, tapi sudah dikunci dalam perencanaan resmi Pemkab Sumedang.
Pemkab Sumedang menetapkan arah pembangunan tahun 2026 dengan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur penunjang ekonomi, peningkatan investasi berwawasan lingkungan, dan perbaikan kualitas layanan publik.
Sekda Sumedang, Tuti Ruswati menyampaikan, pembangunan tahun 2026 mengusung tagline “Membumi: Kadeuleu, Karampak, Karasa.”
Kalau diterjemahin simpel, “Kadeuleu” itu pembangunan yang kelihatan hasilnya dan langsung kerasa dampaknya buat warga. Bukan cuma laporan di atas kertas, tapi ada bentuk konkretnya.
Konsep “Kadeuleu” dimaknai sebagai pembangunan yang tampak nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Implementasinya antara lain melalui pembangunan dan perbaikan jalan, puskesmas, ruang kelas baru (RKB), trotoar, penerangan jalan umum (PJU), hingga sarana dasar lainnya.
Dari sisi angka, komitmennya juga nggak main-main. Tahun 2026, belanja modal digelontorkan besar.
Ia menyebutkan, alokasi belanja modal pada 2026 mencapai 68% dari total anggaran, dengan porsi terbesar difokuskan pada pembangunan infrastruktur.
Artinya, lebih dari separuh anggaran diarahkan ke pembangunan fisik. Tapi yang menarik, infrastruktur ini nggak dibangun asal jadi.
Targetnya jelas: jadi pengungkit ekonomi.
Meski demikian, infrastruktur yang dibangun tidak semata-mata bersifat fisik. Melainkan, dirancang memiliki efek pengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sinilah strategi ekonominya kelihatan. Jalan bagus bikin distribusi lancar. Puskesmas optimal bikin produktivitas warga naik. Sekolah layak bikin kualitas SDM meningkat. Semua nyambung ke satu hal: pertumbuhan ekonomi daerah.
Beberapa sektor strategis ikut diprioritaskan, mulai dari pertanian, peternakan, pengelolaan sampah, sampai penyediaan air bersih lewat SPAM dan Pamsimas. Sektor-sektor ini dipilih karena efeknya langsung terasa ke kesejahteraan masyarakat.
Pertanian dan peternakan kuat, daya beli petani naik. Sistem sampah rapi, lingkungan sehat, potensi ekonomi sirkular kebuka. Air bersih lancar, kualitas hidup naik. Ini fondasi ekonomi hijau yang lagi didorong.
Biar roda ekonomi makin kencang, Pemkab juga fokus ke investasi. Strateginya nggak cuma nunggu investor datang, tapi sistemnya dibenahin dulu.
Penguatan Tim Koordinasi Investasi Daerah (TKID) dilakukan untuk mempercepat realisasi penanaman modal.
Selain itu, pemerintah menghadirkan platform “Sumedang Investment Experience” guna memangkas proses perizinan serta memberikan kepastian layanan kepada investor melalui sinergi lintas perangkat daerah.
Langkah ini penting banget. Investor biasanya mikir dua hal: kepastian dan kecepatan. Kalau izin ribet, mereka mundur. Kalau proses jelas dan cepat, mereka masuk. Lewat platform digital dan koordinasi lintas dinas, hambatan birokrasi coba dipangkas.
Tapi investasi tetap ada remnya. Khusus sektor perumahan, aspek lingkungan jadi perhatian serius. Pemkab nggak mau pembangunan justru bikin risiko bencana.
Mengacu pada arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pembangunan perumahan yang berpotensi menimbulkan risiko bencana wajib melalui kajian ketat.
Karena itu, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kategori risiko tinggi kini harus diawali dengan rekomendasi dari BPBD guna memastikan aspek kerawanan bencana telah terpenuhi.
Setelah itu, proses dilanjutkan ke dinas teknis terkait seperti Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.
Ini bentuk keseimbangan antara investasi dan ekonomi hijau. Pembangunan tetap jalan, tapi faktor keselamatan dan lingkungan nggak diabaikan.
Di sisi lain, pelayanan publik tetap jadi prioritas, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kategori tertentu, pelayanan PBG tetap diprioritaskan.
Bahkan, prosesnya dapat diselesaikan kurang dari tiga jam sebagai wujud komitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.
Kecepatan layanan ini bukan cuma soal administrasi. Ini juga soal iklim usaha dan kepercayaan publik. Kalau layanan cepat dan transparan, kepercayaan naik. Kalau kepercayaan naik, aktivitas ekonomi ikut terdorong.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Sumedang optimistis pembangunan 2026 tidak hanya terlihat secara fisik. Tetapi, memberikan manfaat nyata dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
Secara garis besar, strategi Sumedang 2026 nunjukin satu hal: infrastruktur bukan tujuan akhir, tapi alat buat ngegas pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi dibuka, tapi tetap ramah lingkungan. Pelayanan dipercepat, tapi tetap berpihak ke masyarakat kecil.
Kalau konsisten dijalankan, kombinasi infrastruktur kuat, investasi sehat, dan ekonomi hijau bisa jadi fondasi baru buat masa depan ekonomi Sumedang yang lebih stabil dan berkelanjutan.
