hallosumedang – Pembahasan KUA-PPAS 2027 Sumedang memasuki tahap penting setelah DPRD Kabupaten Sumedang bersama Pemerintah Daerah menyepakati nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (10/8/2026). Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD dan sekaligus dirangkaikan dengan pengumuman Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2027.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dan dihadiri Bupati Sumedang, unsur Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, hingga jajaran perangkat daerah.
KUA-PPAS 2027 Sumedang Jadi Dasar Penyusunan APBD
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah menyusun Rancangan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2027.
Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara untuk berbagai urusan pemerintahan daerah.
Dengan adanya kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah, proses penyusunan APBD 2027 diharapkan berjalan sesuai tahapan dan tidak mengalami keterlambatan.
Namun, DPRD menegaskan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Setiap kebijakan belanja harus memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.
DPRD: Anggaran 2027 Harus Mengakar pada Kebutuhan Warga
Pesan tersebut disampaikan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang melalui juru bicaranya, Bagoes Noorrochmat, A.T. Ia menekankan pentingnya menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap anggaran yang masuk dalam APBD 2027 mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Anggaran tahun 2027 harus berpihak kepada rakyat. Fokus utama kita adalah pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Jangan sampai ada program yang tidak menyentuh langsung manfaatnya kepada masyarakat,” ujar Bagoes dalam laporannya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa arah KUA-PPAS 2027 Sumedang harus berorientasi pada kebutuhan publik. Artinya, program yang masuk dalam anggaran perlu memiliki manfaat yang bisa dirasakan langsung, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Reses Jadi Ruang Cek Aspirasi Masyarakat
Selain membahas kesepakatan anggaran, sidang paripurna juga mengumumkan pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2027.
Reses menjadi salah satu ruang bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, anggota dewan dapat menyerap aspirasi, melihat kondisi lapangan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Hasil reses nantinya diharapkan bisa menjadi bahan dalam mengawal program pembangunan. Dengan begitu, kebijakan yang masuk dalam APBD tidak hanya berdasarkan perencanaan di atas kertas, tetapi juga mempertimbangkan kondisi warga di lapangan.
DPRD juga ingin memastikan program yang telah masuk dalam KUA-PPAS benar-benar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemkab Siap Tindaklanjuti Catatan DPRD
Bupati Sumedang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara DPRD dan pemerintah daerah selama pembahasan KUA-PPAS 2027.
Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti berbagai catatan DPRD dalam tahapan pembahasan berikutnya. Nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBD 2027.
Bupati juga menegaskan pentingnya menghadirkan APBD yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penyusunan anggaran diharapkan tidak hanya fokus pada besaran belanja, tetapi juga memastikan setiap program memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 Sumedang dengan demikian menjadi titik awal menuju penyusunan APBD 2027. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh prioritas yang telah disepakati benar-benar diterjemahkan menjadi program yang efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya seberapa besar dana yang terserap, tetapi seberapa nyata manfaat pembangunan dirasakan warga Sumedang.
