hallosumedang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan pajak daerah. Salah satu layanan yang menjadi perhatian utama adalah pelayanan BPHTB Sumedang atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan layanan pajak daerah tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bapenda Sumedang menilai masukan langsung dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan layanan. Sebab, masyarakat sebagai pengguna layanan memiliki pengalaman nyata terkait proses yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Forum Konsultasi Publik Jadi Ruang Evaluasi
Upaya memperbaiki pelayanan dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan pelayanan pajak daerah.
Forum tersebut menghadirkan unsur wajib pajak, pelaku usaha, akademisi, perwakilan organisasi perangkat daerah, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, Bapenda ingin menggali berbagai pengalaman, masukan, serta kritik konstruktif dari masyarakat terkait layanan yang selama ini diberikan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Sumedang, Raka Batara, mengatakan bahwa suara masyarakat memiliki peran penting dalam proses evaluasi pelayanan.
Menurutnya, pihak yang paling memahami kualitas pelayanan adalah masyarakat yang secara langsung menggunakan layanan tersebut.
“Yang merasakan langsung pelayanan dari kami itu kan masyarakat. Makanya kami perlu meminta saran dan masukan dari masyarakat secara langsung, agar kami bisa terus memperbaiki pelayanan kami,” kata Raka saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Kritik Masyarakat Jadi Bahan Perbaikan
Raka menjelaskan, Forum Konsultasi Publik yang digelar pada 21 September 2026 bukan hanya sekadar kegiatan seremonial antara pemerintah dan masyarakat.
Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai pengalaman masyarakat saat mengakses layanan pajak daerah, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih ditemukan.
“Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui dialog, diskusi, dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Raka, keberadaan forum tersebut menjadi langkah penting untuk membangun pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif.
Masukan dari masyarakat nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagian mana yang perlu diperbaiki, baik dari sisi prosedur, sistem pelayanan, maupun komunikasi antara petugas dan wajib pajak.
BPHTB Jadi Perhatian Utama
Dalam forum tersebut, pelayanan BPHTB menjadi salah satu layanan yang mendapatkan perhatian.
Bapenda Sumedang ingin memastikan proses pelayanan BPHTB dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan terkait transaksi hak atas tanah dan bangunan.
Raka menyebut keterlibatan berbagai unsur dalam forum konsultasi memiliki nilai penting karena setiap kelompok memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda.
Wajib pajak dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman mereka saat menggunakan layanan. Sementara akademisi dan pelaku usaha dapat memberikan pandangan terkait efektivitas, transparansi, serta kualitas pelayanan.
“Melalui forum ini, kami ingin meminta saran dan masukan dari peserta, terutama yang berkaitan dengan layanan-layanan publik yang disediakan Bapenda, untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan BPHTB,” katanya.
Menuju Pelayanan Pajak yang Lebih Terbuka
Bapenda Sumedang berharap Forum Konsultasi Publik tidak berhenti sebagai agenda rutin, tetapi menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan.
Setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah perbaikan pelayanan pajak daerah.
Dengan membuka ruang komunikasi secara langsung, Bapenda ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan wajib pajak.
Ke depan, pelayanan BPHTB Sumedang diharapkan semakin transparan, mudah diakses, dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.
Bagi Bapenda Sumedang, kritik bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi energi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan warga.
