Sumedang, 13 Oktober 2025 – Upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pujian tersebut disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola MBG untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (13/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila hadir mewakili Bupati Sumedang. Ia memaparkan langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Sumedang dalam mempercepat penyaluran program MBG di daerahnya.
“Sesuai instruksi dari Pak Bupati, saya menyampaikan bahwa di Sumedang sudah dibentuk Satgas MBG untuk mempercepat progres penyalurannya. Satgas ini membantu berjalannya program nasional secara lebih efektif. BGN merespons hal tersebut dengan positif,” ujar Fajar.
Langkah pembentukan Satgas MBG ini dianggap sebagai inovasi strategis untuk memastikan proses pendistribusian makanan bergizi berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar keamanan pangan.
Perhatian terhadap Higiene dan Keamanan Pangan
Selain aspek distribusi, Pemkab Sumedang juga memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan yang digunakan dalam program MBG. Fajar menjelaskan, Pemkab bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan setiap bahan pangan yang digunakan memenuhi standar higienitas.
“BGN berharap tidak ada lagi kasus keracunan akibat bahan baku atau pangan. Di Sumedang, kami terus melakukan konsolidasi dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dengan penanggung jawab dari Dinkes,” jelasnya.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas gizi dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh kelompok sasaran, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Dukungan bagi Daerah 3T dan Arah Kebijakan Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyampaikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program MBG di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Khusus untuk daerah 3T dapat dirujuk oleh inisiator dari pemerintah daerah. Artinya, pemda berperan langsung dalam menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi gizi,” kata Fajar.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.
Capaian MBG Sumedang Telah Tembus 50 Persen
Wakil Bupati Fajar juga mengungkapkan bahwa capaian penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Sumedang sudah mencapai sekitar 50 persen dari target.
“Ke depannya, kami berharap dengan adanya tambahan nominal dari pusat, percepatan distribusi bisa terus ditingkatkan sehingga penerima manfaat dapat mencapai 100 persen di akhir tahun ini,” ujarnya optimistis.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG di Sumedang berjalan cukup efektif dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan, pemerintah desa, serta masyarakat penerima manfaat.
Apresiasi dan Arahan dari Kepala BGN
Dalam forum tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program MBG di wilayahnya masing-masing.
“Seluruh pemda diharapkan memiliki satgas yang bertugas mengawasi, memonitor, dan memitigasi setiap potensi permasalahan di lapangan. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan SPPG dan para ahli gizi,” ujar Dadan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah dalam menentukan titik Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di daerah terpencil.
“Penentuan titik SPPG di wilayah terpencil tidak perlu melalui portal BGN. Cukup ditentukan langsung oleh Satgas Pemda agar lebih cepat dan efisien,” tambahnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Daerah untuk Indonesia Sehat
Apresiasi yang diterima Sumedang menjadi bukti bahwa daerah tersebut berhasil membangun koordinasi dan komitmen kuat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui pembentukan Satgas MBG dan kerja sama lintas sektor, Pemkab Sumedang dinilai mampu menjadi contoh penerapan tata kelola program gizi yang baik di tingkat daerah.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat, Sumedang diharapkan dapat segera mencapai target 100 persen penerima manfaat MBG pada akhir 2025. Langkah ini sekaligus memperkuat peran daerah dalam menciptakan generasi yang sehat, tangguh, dan bebas stunting.
