hallosumedang – Anggaran negara itu bukan cuma soal angka di atas kertas atau sekadar urusan administratif yang kaku. Di mata Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, perbendaharaan negara adalah “senjata utama” untuk mendorong pemerataan kesejahteraan.
Hal ini ditegaskan Bupati saat menghadiri Stakeholders Day dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 di Aula KPPN Sumedang, Rabu (28/01/2026). Baginya, pertemuan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tapi momentum buat memperkuat kolaborasi pengelolaan keuangan yang transparan.
Bukan Sekadar Habis, Tapi Berfaedah
Satu pesan kuat dari Bupati Dony: keberhasilan anggaran nggak bisa cuma diukur dari seberapa tinggi serapannya. “Nggak cukup kalau cuma anggarannya habis, tapi harus dilihat sejauh mana manfaatnya beneran dirasakan warga,” ujarnya.
Beliau memperkenalkan prinsip spending better dan value for money. Artinya, setiap rupiah yang keluar dari kantong negara harus dikelola secara:
- Ekonomis: Hemat tapi berkualitas.
- Efisien: Tepat sasaran tanpa pemborosan.
- Efektif: Memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
Sumedang Masuk Top 3 Jawa Barat
Hasil dari pengelolaan yang serius ini mulai kelihatan dari data nyata. Berdasarkan rilis BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang kini sudah menyentuh angka 75,5.
Angka ini menempatkan Sumedang di posisi ketiga terbaik se-Jawa Barat untuk kategori kabupaten. Capaian ini jadi bukti kalau kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah mulai membuahkan hasil yang inklusif.
Fondasi Digital dan Budaya Melayani
Bupati Dony juga menegaskan kalau birokrasi Sumedang harus terus bertransformasi. Nggak ada lagi tempat buat proses yang berbelit-belit. Strateginya adalah:
- SPBE: Memaksimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- MPP: Integrasi layanan di Mal Pelayanan Publik biar warga nggak perlu muter-muter.
- Perizinan Cepat: Proses yang transparan, terukur, dan nggak bikin pusing.
“Budaya melayani harus jadi nilai utama setiap aparatur,” tambah beliau. Dengan sinergi yang kuat antara instansi vertikal (pusat) dan pemerintah daerah, APBN diharapkan bisa jadi mesin penggerak ekonomi yang beneran “membumi” di Sumedang.
