hallosumedang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang kembali memulai babak baru dalam kiprah legislasinya. Melalui Rapat Paripurna yang digelar awal pekan ini, DPRD mengumumkan deretan agenda penting yang akan menjadi fokus kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025.
Dalam sidang yang juga menjadi panggung bagi jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah, pimpinan DPRD tampil kompak. Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan, S.E. memimpin jalannya sidang didampingi Ketua DPRD H. Sidik Jafar, S.E., serta Wakil Ketua lainnya, H. Mulya Suryadi, S.Pd., M.Kom. dan Ruli Aditya.
Tanpa banyak basa-basi, DPRD langsung menggelar karpet biru untuk rencana kerja yang padat dan strategis. Evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan persidangan sebelumnya menjadi pintu masuk, sebelum masuk ke jantung aktivitas legislatif: pembahasan dokumen aspirasi warga, diskusi intensif bersama mitra kerja, hingga forum dengar pendapat sebagai ruang terbuka untuk suara masyarakat.
Jangan bayangkan ini hanya sekadar rutinitas seremonial. Anggota dewan pun akan turun langsung ke lapangan melalui kunjungan kerja yang ditujukan untuk menggali data dan memahami lebih dalam kebutuhan riil masyarakat. Di sisi lain, naskah-naskah perda inisiatif yang lahir dari aspirasi komisi juga mulai dikaji untuk diajukan ke Badan Pembentukan Perda.
Tak hanya itu, DPRD juga akan menyambungkan diri dengan berbagai agenda Pemerintah Daerah, sambil tetap menyelesaikan sejumlah persoalan yang sempat tertunda pada persidangan sebelumnya.
Ke depan, DPRD juga menyusun arah kerja mereka untuk tahun 2026, mulai dari program kerja lembaga, daftar Propemperda, laporan kinerja, hingga laporan semester. Semua itu dijalankan demi memastikan bahwa fungsi representasi dan pengawasan tidak hanya berjalan, tapi juga berdampak nyata.
Sementara itu, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 jadi momen evaluatif untuk melihat sejauh mana arah kebijakan fiskal telah memberi manfaat. Ini pun diikuti dengan penyusunan dokumen anggaran jangka menengah dan pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 yang krusial bagi kesinambungan program pembangunan.
Dengan agenda padat yang telah disusun, DPRD Sumedang tampak serius menjaga ritme pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan warganya. Masa persidangan kali ini bukan sekadar menjalankan tugas—tapi menjadi upaya kolektif untuk memastikan suara rakyat terus didengar dan diperjuangkan.
