hallosumedang – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa dalam acara halal bihalal yang digelar bersama para kepala desa di Aula Desa Cikoneng Kulon, Kamis (23/4/2026). Momen ini bukan sekadar ajang saling maaf-maafan, tapi juga jadi ruang strategis buat ngobrol serius soal arah pembangunan desa ke depan, khususnya soal bankeudes berbasis kinerja.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, S.H., M.H., hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya mempertegas komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan desa agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata buat masyarakat.
Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting daerah, mulai dari Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, hingga Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Sarta, S.H., M.H.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa pembangunan desa memang butuh kolaborasi lintas sektor, bukan kerja satu pihak saja.
Halal bihalal ini jadi momen penting buat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa.
Dalam suasana santai tapi tetap fokus, berbagai isu strategis dibahas, termasuk bagaimana meningkatkan efektivitas bantuan keuangan desa agar lebih berdampak.
Asep Kurnia, yang akrab disapa Akur, menegaskan bahwa pemerataan bantuan keuangan desa atau bankeudes tetap jadi prioritas. Tapi menurutnya, ada hal lain yang juga nggak kalah penting, yaitu aspek kinerja desa.
Menurut Akur, sudah saatnya sistem pembagian bankeudes tidak hanya melihat kebutuhan dasar saja, tapi juga mempertimbangkan bagaimana performa desa dalam mengelola program dan melayani masyarakat. Dengan kata lain, desa yang punya kinerja bagus dan inovatif perlu dapat perhatian lebih.
“Pemerataan harus tetap berjalan, namun desa yang berprestasi juga perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi desa lainnya,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai bisa jadi game changer dalam mendorong desa-desa di Sumedang untuk lebih aktif berinovasi. Kalau selama ini bantuan hanya dilihat dari sisi kebutuhan, ke depan desa juga dituntut menunjukkan progres dan hasil nyata.
Dengan adanya bankeudes berbasis kinerja, desa yang kreatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat bakal punya peluang lebih besar untuk berkembang lebih cepat. Sementara desa lain bisa terdorong untuk ikut berbenah agar tidak tertinggal.
Selain itu, Akur juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, kegiatan seperti halal bihalal ini jangan cuma jadi agenda tahunan saat Lebaran saja, tapi bisa dijadikan forum rutin untuk diskusi dan koordinasi.
“Silaturahmi seperti ini penting untuk terus dijaga. Jangan hanya setelah Lebaran, tapi ke depan bisa rutin dilaksanakan agar komunikasi dan koordinasi semakin kuat,” tambahnya.
Pernyataan ini cukup relevan, mengingat banyak persoalan desa yang butuh solusi cepat dan koordinasi intens. Kalau komunikasi berjalan lancar, potensi miskomunikasi atau hambatan di lapangan bisa ditekan seminimal mungkin.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan desa juga jadi kunci penting dalam memastikan program berjalan sesuai aturan. Transparansi dan akuntabilitas jadi dua hal yang nggak bisa ditawar lagi.
Dengan kolaborasi yang solid, peluang terjadinya penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa pun ikut meningkat. Ini penting, karena pembangunan yang berhasil bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kepercayaan publik.
