Legislatif

Enam Raperda Dibahas DPRD Sumedang, Tiga Desa Baru Jadi Sorotan

×

Enam Raperda Dibahas DPRD Sumedang, Tiga Desa Baru Jadi Sorotan

Share this article
Enam Raperda DPRD Sumedang
DPRD Sumedang Bahas 6 Raperda, 3 Desa Baru Diusulkan

hallosumedang — Ada enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mulai dibahas DPRD Kabupaten Sumedang. Menariknya, tiga di antaranya berkaitan dengan rencana pembentukan desa baru di wilayah Cimanggung, Tanjungsari, dan Jatinunggal.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumedang, Ruli Aditya. Sementara itu, Bupati Sumedang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM.

Enam Raperda tersebut mencakup sejumlah isu penting, mulai dari penataan pemerintahan desa, pengelolaan aset daerah, hingga regulasi sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Tiga Desa Baru Masuk Agenda Pembahasan

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan kali ini adalah rencana pembentukan tiga desa baru.

Ketiga desa tersebut meliputi:

  • Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung.
  • Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari.
  • Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal.

Rencana pembentukan desa baru ini menjadi bagian dari agenda legislasi daerah yang dibahas DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pembentukan desa tentu berkaitan dengan penataan wilayah pemerintahan. Karena itu, proses pembahasannya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Enam Raperda, Isunya Beragam

Selain tiga Raperda tentang pembentukan desa baru, terdapat tiga rancangan regulasi lainnya yang turut dibahas dalam rapat paripurna.

Berikut enam Raperda yang masuk dalam agenda pembahasan:

  1. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  2. Raperda tentang Pembentukan Desa Galuh Pakuon.
  3. Raperda tentang Pembentukan Desa Pananjung.
  4. Raperda tentang Pembentukan Desa Pasir Padang.
  5. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  6. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
See also  DPRD Sumedang Dukung Peluncuran 277 Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemandirian Ekonomi Desa

Keenam rancangan tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.

Seluruh Fraksi Sepakati Pembahasan Berlanjut

Dalam penyampaian pandangan umum, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumedang menyepakati keenam Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Kesepakatan ini menjadi bagian dari proses legislasi daerah sebelum rancangan peraturan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

DPRD berharap regulasi yang nantinya dihasilkan dapat menjadi instrumen hukum untuk mendukung kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi warga Sumedang.

Produk Hukum Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Pembahasan enam Raperda ini menjadi bagian dari kerja bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyusun produk hukum daerah.

Proses legislasi tidak hanya berfokus pada penyusunan aturan, tetapi juga memastikan setiap regulasi memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.

Khusus untuk rencana pembentukan tiga desa baru, tahapan pembahasan menjadi penting agar penataan pemerintahan desa memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan pembahasan yang cermat, keenam Raperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang.