hallosumedang – Pemkab Sumedang langsung tancap gas di awal tahun dengan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokusnya jelas: bahan pangan harus diambil dari petani dan pemasok lokal Sumedang. Jadi, selain soal gizi, program ini juga diarahkan buat ngedorong ekonomi daerah biar tetap muter di “rumah sendiri”.
Langkah ini sekaligus jadi bentuk dukungan Pemkab Sumedang terhadap program strategis nasional. Bedanya, Sumedang nggak mau sekadar jalan, tapi juga pengin dampaknya benar-benar kerasa sampai ke petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG). Wilayah kerja KPPG ini cukup luas, mencakup Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Karawang, Sumedang, Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Sekda, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (3/2/2026).
Pertemuan ini jadi ajang sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Fokus utamanya satu: gimana caranya rantai pasokan MBG benar-benar berbasis lokal, bukan cuma di atas kertas.
Sekda Tuti Ruswati menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan menjembatani komunikasi teknis dengan BGN. Khususnya soal skema pasokan bahan baku MBG agar benar-benar diambil dari petani Sumedang. “Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan program MBG. Dari sistem tersebut, kami memiliki data ketersediaan bahan baku pangan, sehingga menu MBG di Sumedang bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang tersedia, tentunya dengan tetap memenuhi standar gizi,” katanya.
Singkatnya, Sumedang sudah punya “dashboard” sendiri. Lewat sistem itu, pemerintah daerah bisa tahu kondisi stok pangan lokal secara real time. Hasilnya, menu MBG bisa fleksibel, menyesuaikan apa yang tersedia di lapangan, tanpa ngorbanin standar gizi.
Nggak cuma itu, Tuti juga menegaskan kesiapan Kabupaten Sumedang buat naik level. Sumedang disebut siap jadi daerah percontohan atau piloting dalam skema rantai pasokan lokal untuk program MBG. “Sistemnya sudah kami miliki, tinggal menunggu regulasi dari BGN seperti apa,” katanya.
Artinya, dari sisi teknis dan data, Sumedang sudah siap. Tinggal nunggu aturan main resmi, program ini bisa langsung dijalankan lebih luas.
Lebih lanjut, Tuti menekankan bahwa akselerasi Program MBG bukan sekadar ngejar target pelaksanaan. Ada misi ekonomi yang ikut dibawa. Dengan bahan baku dari petani lokal, perputaran uang tetap di Kabupaten Sumedang. Efeknya, petani dan pelaku usaha pangan lokal bisa langsung merasakan manfaatnya.
Sementara itu, Kepala KPPG, Yulian, menegaskan bahwa kunjungan ke Sumedang memang difokuskan pada percepatan Program MBG. Salah satu perhatian utamanya adalah penguatan rantai pasokan pangan agar tidak dikuasai segelintir pihak. “Kami ingin memastikan rantai pasokan MBG benar-benar mengambil dari lokal. Jangan sampai komoditas pasokan dimonopoli karena itu tidak sesuai dengan instruksi Presiden,” katanya.
Menurut Yulian, Presiden menaruh perhatian besar pada pemerataan manfaat Program MBG. Program ini tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. “Program ini harus dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, jangan sampai perputaran uang hanya pada kelompok tertentu saja,” ujarnya.
Ke depan, KPPG bakal intens berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sumedang. Mulai dari Dinas Pertanian, Peternakan, sampai Perikanan akan dilibatkan. Tujuannya jelas, yaitu memastikan data ketersediaan pangan daerah selalu update sebagai dasar pemenuhan rantai pasokan lokal MBG.
Selain soal pasokan, aspek keamanan pangan juga jadi perhatian serius. KPPG menekankan pentingnya pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini wajib dipenuhi agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Sumedang optimistis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan optimal. Pada akhirnya, Program MBG Sumedang bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga soal ekonomi lokal yang ikut tumbuh bareng.
BACA JUGA: Bapenda Sumedang Gas Pol PAD 2026 via Pajak Kendaraan
