Hallosumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan masyarakat. Beliau menekankan bahwa opini WTP ini merupakan hasil dari upaya bersama dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
“Tentunya raihan ini berkat kerja keras semua pihak baik jajaran eksekutif, legislatif yang telah berupaya keras untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” ujar Bupati Dony.
Langkah Strategis Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik
Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berikhtiar menaati peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Capaian 11 kali WTP berturut-turut ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan Masyarakat.
“Arti penting dari hasil pemeriksaan yang baik dan opini yang baik adalah meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, meningkatnya kualitas pelayanan serta pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Bupati Dony.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Penyerahan opini WTP ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar, Sekda Tuti Ruswati, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang Ine Inajah, dan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Dadang Sulaeman. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
