hallosumedang – Di balik dinginnya pendingin ruangan Aula Tampomas, terasa hangat semangat perubahan yang menguar dari raut wajah 33 perangkat desa yang berdiri gagah di atas panggung. Sabtu pagi (31/5/2025), mereka bukan hanya dilantik sebagai pengurus baru Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang periode 2025–2030, tapi juga dikukuhkan sebagai motor penggerak harapan baru dari desa untuk Indonesia.
Dari berbagai penjuru kecamatan mereka datang, mengenakan pakaian rapi dan tekad yang mantap. Di hadapan Ketua PPDI Jawa Barat Sutara, yang memimpin langsung pelantikan, serta Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dan para tokoh daerah, ke-33 perangkat desa itu mengucap sumpah penuh tanggung jawab.
Bukan tugas ringan yang menanti. Mereka diamanahkan untuk mempererat solidaritas di antara perangkat desa, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang lebih maju. Tema yang mereka usung bukan sekadar semboyan:
“Gedur Ngawangun Desa Nu Leuwih Maju, Pasini Ngawujudkeun Sumedang Simpati Leuwih Maju Nuju Indonesia Emas 2045.”
Sebuah cita-cita yang mengakar kuat pada realitas, dan melesat jauh menembus batas waktu.
Ketua PPDI Kabupaten Sumedang, Kikin Sodikin, menyebut pelantikan ini sebagai tonggak awal untuk memperjuangkan aspirasi dan martabat perangkat desa. “Ini bukan lagi sekadar organisasi. Ini adalah rumah besar perjuangan, tempat kita bergerak bersama membangun desa dari dalam,” ucapnya dengan mata berbinar.
Di tengah suasana penuh harapan itu, Wakil Bupati Fajar Aldila menyampaikan pesan yang menyentuh sekaligus menggugah. Ia menegaskan bahwa perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik, yang wajahnya akan lebih dulu dilihat warga sebelum bupati, camat, atau menteri sekalipun.
“Kalau masih ada pungli, pinjaman ilegal, atau perangkat yang menyalahgunakan wewenang, maka citra pemerintahan hancur dari bawah. Kita harus jujur, profesional, dan berani menjadi pelopor perubahan,” ujarnya lantang, disambut tepuk tangan para hadirin.
Ia juga menyerukan agar para pengurus baru aktif dalam menjaga ketertiban sosial—mulai dari penertiban pajak bumi dan bangunan hingga melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal dan maraknya judi daring. “Perangkat desa tak cukup hanya pintar administrasi. Mereka harus jadi pelindung, pengayom, sekaligus penggerak,” tambahnya.
Pelantikan itu, pada akhirnya, bukan sekadar serangkaian prosesi. Ia adalah tanda bahwa perangkat desa tak lagi sekadar pelengkap pemerintahan. Mereka adalah denyut awal pembangunan. Mereka adalah suar di tengah rimba persoalan desa. Dan mereka—33 orang yang hari itu berdiri di panggung utama—telah mengambil janji untuk membawa desa lebih dekat pada cita-cita Indonesia Emas 2045.
