hallosumedang – Sabtu pagi yang hangat di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang, menjadi saksi bisu harapan baru bagi ribuan perangkat desa. Di hadapan para tokoh dan pengurus yang baru dilantik, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyuarakan pesan penuh makna: “Perangkat desa adalah wajah pertama dan terakhir yang dilihat rakyat saat berbicara tentang negara.”
Bukan sekadar seremonial pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang periode 2025–2030, acara ini menjelma menjadi momen reflektif tentang peran strategis yang sering kali luput dari sorotan media: keberadaan perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Dalam nada tegas namun penuh kepedulian, Wabup Fajar menyampaikan bahwa tugas perangkat desa tidak sebatas administrasi. Mereka adalah jembatan antara negara dan rakyat di akar rumput. “Jika hari ini masih ada pungutan liar untuk layanan KTP atau KK, itu bukan hanya mencoreng citra desa, tapi juga mengikis kepercayaan yang dibangun dengan susah payah,” katanya, menyentuh nurani para hadirin.
Wabup Fajar tak segan menyinggung soal pengelolaan anggaran dan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Ia menyoroti banyaknya rumah baru yang masih tercatat sebagai lahan pertanian. “Ini persoalan klasik yang butuh keberanian untuk dibenahi. Perangkat desa harus menjadi pelopor perubahan,” ujarnya.
Namun, pesan paling menyentuh muncul ketika ia berbicara soal realitas sosial yang menghantui banyak desa: jerat pinjaman online ilegal, bank emok, dan perjudian daring yang kian menjangkiti generasi muda. “Kita tak bisa tinggal diam. Ibu-ibu di desa kita sedang terlilit hutang yang tidak mereka pahami. Anak-anak muda tergoda mimpi kaya instan lewat judi online. Perangkat desa harus hadir, tidak hanya sebagai birokrat, tapi juga sebagai pelindung masyarakatnya.”
Pesan itu tak berlalu begitu saja. Kikin Sodikin, Ketua PPDI Sumedang yang baru, menyambut amanat itu dengan semangat. Dalam pernyataan penutupnya, ia menegaskan bahwa PPDI bukan sekadar organisasi administratif. “Kami akan bergerak, menjadi mitra strategis pemerintah, dan membawa perangkat desa menuju level profesional yang lebih tinggi,” tegasnya.
Hari itu, pelantikan bukan sekadar pengesahan jabatan. Ia menjelma menjadi pernyataan kolektif: bahwa perubahan besar di negeri ini bisa dimulai dari tempat yang sering kita anggap kecil—dari meja kayu di kantor desa, dari senyuman tulus perangkat yang melayani, dan dari semangat baru yang digaungkan oleh seorang pemimpin yang percaya pada kekuatan akar rumput.
