hallosumedang – Capaian pendapatan Sumedang 2025 jadi sorotan karena dua-duanya kompak berada di atas angka 95 persen. Ini bukan cuma angka biasa, tapi jadi indikator kalau pengelolaan anggaran daerah berjalan cukup efektif dan terarah.
Pemerintah Kabupaten Sumedang mencatat pendapatan daerah mencapai Rp2,9 triliun.
Angka ini setara dengan 98,69 persen dari target APBD 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2,94 triliun. Artinya, hampir seluruh target pendapatan berhasil dikejar dalam satu tahun anggaran.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan kalau capaian ini jadi modal optimisme untuk menghadapi target di tahun berikutnya. Meski kondisi ekonomi global dan domestik masih dinamis, pihaknya yakin potensi pendapatan daerah, terutama dari PAD, tetap bisa dimaksimalkan pada 2026.
“Alhamdulilah tidak banyak daerah yang pendapatannya terealisasi sampai 98,69%. Terimakasih kepada semua pihak Bapenda, masyarakat Sumedang yang telah taat membayar pajak dan DPRD yang terus mengawasi. Ini perencanaan yang tepat dan membuktikan uang tidak mengendap di kas daerah,” kata Dony baru-baru ini.
Nggak cuma dari sisi pendapatan, realisasi belanja daerah juga menunjukkan performa yang solid. Sepanjang 2025, serapan anggaran mencapai Rp2,91 triliun atau 96,85 persen dari target belanja Rp3 triliun.
Anggaran tersebut disalurkan ke berbagai sektor penting, mulai dari layanan publik, pengadaan jasa, hingga pembangunan infrastruktur. Semua program dirancang agar langsung berdampak ke masyarakat dan sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama DPRD Kabupaten Sumedang.
“Ini menjadi standar. Tahun 2025 pendapatan terealisasi 98,69% dan belanja 96,85%,” katanya.
Capaian ini kemudian dijadikan patokan untuk perencanaan ke depan. Pemerintah daerah ingin menjaga bahkan meningkatkan performa anggaran supaya target pembangunan bisa tercapai lebih maksimal.
Lebih jauh, Dony menjelaskan kalau arah kebijakan pembangunan di tahun ini tetap fokus pada indikator makro. Salah satu yang jadi perhatian utama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara umum.
Selain itu, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka juga jadi target penting. Pemerintah daerah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bisa dirasakan secara merata, bukan hanya di angka statistik.
Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah juga terus didorong, termasuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Di sisi lain, upaya menekan ketimpangan juga dilakukan melalui penurunan Indeks Gini Rasio.
“Setiap program dan kegiatan pada perangkat daerah harus diarahkan dan bersinergi dalam upaya pencapaian target-target pembangunan tahun 2025,” kata Dony.
Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah menetapkan tiga prioritas utama pembangunan. Pertama, memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) supaya lebih unggul, produktif, dan mampu bersaing. Ini penting karena SDM jadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah di tengah persaingan global.
Ketiga, penguatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, efektif, efisien, dan punya dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan capaian pendapatan belanja Sumedang 2025 yang sudah di atas 95 persen, pemerintah daerah punya fondasi kuat untuk melangkah lebih jauh. Tantangannya tetap ada, tapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi semua pihak, target pembangunan bukan hal yang mustahil untuk dicapai.
Di akhir, performa ini bukan sekadar soal angka, tapi soal bagaimana anggaran bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, konsistensi dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran bakal jadi kunci ke depan, agar pendapatan belanja Sumedang 2025 bisa terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.
