Legislatif

Geotermal Gunung Tampomas Ditolak Majelis Adat, DPRD Sumedang Siapkan Pembahasan Lanjutan

×

Geotermal Gunung Tampomas Ditolak Majelis Adat, DPRD Sumedang Siapkan Pembahasan Lanjutan

Share this article
Geotermal Gunung Tampomas

hallosumedang— Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Tampomas memunculkan penolakan dari masyarakat adat. Pengurus Pusat Majelis Adat Sumedang Larang meminta rencana tersebut dikaji secara serius, terutama terkait potensi dampaknya terhadap sumber mata air, kelestarian lingkungan, dan kawasan yang memiliki nilai budaya.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (21/10/2026).

Bagi Majelis Adat Sumedang Larang, Gunung Tampomas bukan sekadar kawasan alam yang memiliki potensi sumber daya energi. Kawasan ini juga menyimpan nilai budaya dan sejarah serta menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Mata Air dan Kelestarian Tampomas Jadi Sorotan

Salah satu perhatian utama masyarakat adat adalah keberadaan sumber mata air yang selama ini menopang kebutuhan warga.

Mereka khawatir aktivitas eksploitasi panas bumi berpotensi memengaruhi kelestarian sumber air dan keseimbangan lingkungan. Selain itu, risiko geologis juga menjadi hal yang perlu dikaji karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan gunung.

Karena itu, Majelis Adat Sumedang Larang meminta pemerintah tidak hanya melihat rencana geotermal dari sisi pengembangan energi.

Aspek lingkungan, kondisi sosial masyarakat, keselamatan warga, dan keberadaan warisan budaya dinilai perlu masuk dalam pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Gunung Tampomas Punya Nilai Sakral bagi Masyarakat Adat

Selain persoalan lingkungan, nilai budaya Gunung Tampomas juga menjadi alasan penolakan.

Bagi masyarakat adat, kawasan tersebut memiliki nilai sakral yang perlu dihormati dan dilindungi. Pemanfaatan sumber daya alam di dalamnya dinilai harus mempertimbangkan hubungan masyarakat dengan lingkungan dan warisan budaya yang telah dijaga selama ini.

Aspirasi tersebut disampaikan agar proses pengambilan kebijakan tidak mengabaikan suara masyarakat yang memiliki keterikatan sosial dan budaya dengan kawasan Tampomas.

See also  DPRD Sumedang Gaspol Benahi Aturan Pilkades

Dengan demikian, pembahasan rencana geotermal diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan energi, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.

DPRD Sumedang Tampung Aspirasi Majelis Adat

RDPU tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumedang, Atang Setiawan, didampingi Ketua Komisi IV Asep Roni Hidayat beserta anggota komisi.

Sejumlah perwakilan pemerintah daerah turut hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan Pengurus Pusat Majelis Adat Sumedang Larang.

Menanggapi penolakan tersebut, Atang menyampaikan bahwa DPRD akan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat adat kepada pimpinan dewan sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut.

DPRD juga menyiapkan rapat kerja bersama perangkat daerah yang menangani urusan energi, lingkungan hidup, dan kebudayaan.

Langkah ini dilakukan untuk mendalami berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat adat sekaligus meminta penjelasan dari instansi terkait.

Pembahasan Lanjutan Jadi Penentu Arah Aspirasi

Atang menegaskan, hasil pembahasan lanjutan nantinya akan disampaikan kembali kepada masyarakat, khususnya Pengurus Pusat Majelis Adat Sumedang Larang.

Rencana tersebut menjadi tindak lanjut atas aspirasi yang muncul dalam RDPU sekaligus membuka ruang pendalaman terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan panas bumi di Gunung Tampomas.

Isu geotermal Tampomas kini tidak hanya berkaitan dengan potensi energi, tetapi juga menyangkut perlindungan sumber air, kelestarian lingkungan, warisan budaya, dan keselamatan warga.

Karena itu, kajian yang terbuka, berbasis data, serta melibatkan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan selanjutnya. Aspirasi masyarakat adat diharapkan mendapatkan ruang pembahasan yang jelas sebelum pemerintah menentukan langkah kebijakan berikutnya.