hallosumedang – Safari Ramadan DPRD Sumedang kali ini bukan cuma soal silaturahmi dan agenda seremonial. Di Masjid Al Falah, Dusun Mekarjaya, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, para anggota dewan langsung dengar curhatan warga soal BPJS KIS dan bantuan sosial yang dinilai belum maksimal.Dalam kegiatan Safari Ramadan DPRD Sumedang tersebut, dewan juga menyalurkan bantuan Rp12 juta untuk Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Jadi selain serap aspirasi, ada dukungan konkret untuk kegiatan keagamaan dan operasional masjid.
Beberapa anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 hadir di lokasi. Di antaranya H. Warson, Herman Habibullah, Ricky Kadarsyah, dr Iwan Nugraha, dan Lady Puspita. Kehadiran mereka memperlihatkan komitmen untuk turun langsung ke dapil masing-masing.
Agenda Safari Ramadan DPRD Sumedang memang digelar serentak di seluruh dapil. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi yang lebih santai tapi tetap substansial.
DPRD ingin memperkuat koneksi dengan masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan program, tapi juga membuka ruang dialog. Pendekatannya dua arah, bukan satu arah.
Di Masjid Al Falah, suasana dialog terasa cukup terbuka. Setelah sambutan, anggota dewan langsung memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan.
Bantuan Rp12 Juta untuk DKMDalam rangkaian Safari Ramadan DPRD Sumedang, bantuan senilai Rp12 juta diberikan kepada DKM Masjid Al Falah. Dana itu ditujukan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kebutuhan operasional masjid.
Ramadan memang jadi momen di mana aktivitas masjid meningkat. Mulai dari tarawih, tadarus, buka bersama, hingga kajian rutin. Dukungan anggaran diharapkan bisa membantu kelancaran kegiatan tersebut.
Namun, fokus utama warga ternyata bukan hanya soal bantuan masjid.
Dalam sesi dialog, seorang warga menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS KIS yang sudah tidak aktif. Ia merasa kesulitan saat membutuhkan layanan kesehatan karena status kepesertaan bermasalah.
Selain itu, warga juga menyoroti penyaluran bantuan sosial yang dianggap belum merata. Ada yang merasa belum terdata, ada juga yang mempertanyakan kriteria penerima.
Isu BPJS dan bansos ini memang cukup sensitif. Banyak masyarakat menggantungkan kebutuhan dasar pada dua program tersebut.
Menanggapi keluhan itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, H. Warson, memberi penjelasan terkait kondisi anggaran saat ini.
“Pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung beberapa program prioritas, salah satunya program makan bergizi gratis,” kata Warson dalam sesi dialog, Rabu 4 Maret 2026.
Ia menyebut efisiensi anggaran menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung prioritas nasional. Kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan berbagai program, termasuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Meski ada kebijakan efisiensi, Warson memastikan DPRD tetap memperjuangkan aspirasi warga sesuai mekanisme yang berlaku.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan tindak lanjuti sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa Safari Ramadan DPRD Sumedang bukan sekadar mendengar tanpa tindak lanjut. Aspirasi yang masuk akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut sesuai prosedur perencanaan pembangunan daerah.DPRD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Lewat forum seperti ini, dewan bisa mengetahui langsung kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.
Safari Ramadan DPRD Sumedang jadi forum strategis karena menghadirkan dialog terbuka di tingkat akar rumput. Warga bisa berbicara langsung tanpa perantara, sementara anggota dewan bisa memberi klarifikasi dan penjelasan secara langsung.
Model komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk meredam kesalahpahaman dan memperjelas posisi kebijakan. Apalagi isu seperti BPJS KIS dan bantuan sosial menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, DPRD juga menunjukkan peran pengawasan dengan menerima kritik dan masukan. Transparansi dalam forum publik menjadi salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat.
Ke depan, warga tentu berharap pembahasan soal BPJS dan bansos tidak berhenti di sesi dialog saja. Mereka ingin solusi konkret dan perbaikan sistem pendataan serta distribusi bantuan.
Safari Ramadan DPRD Sumedang akhirnya bukan hanya soal kegiatan keagamaan, tapi juga ruang diskusi kebijakan publik. Ketika aspirasi soal BPJS KIS dan bantuan sosial disuarakan langsung, di situlah fungsi representasi diuji. Dan lewat momentum Safari Ramadan DPRD Sumedang, masyarakat berharap kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan nyata mereka.
